Bab 1.Pendahuluan
Bab 2.Peran Sosial Politik ABRI
Bab 3.Implementasi Peran Sosial Politik ABRI
Bab 4.Evaluasi Peran Sosial Politik ABRI Faktor Internal
Bab 5.Evaluasi Peran Sosial POlitik ABRI Faktor Eksternal
Bab 6.Masa Depan Peran Sosial Polit…
1. Ilmu hukum, ilmu pengetahuan hukum dan pengantar ilmu pengetahuan hukum
2. Hukum acara perdata pada persimpangan jalan
3. Hukum politik dan hukum perdata
4. Hukum obyektif dan hukum subyektif
5. Hukum yang memaksa dan hukum yang melengkapi
1. Pengantar
2. Disiplin hukum dan sosiologi hukum
3. Paradigma sosiologi hukum
4. Sejarah perkembangan sosiologi hukum
5. Sosiologi hukum di indonesia
Bab 1. Kejaksaan pra-pasca KUHAP
Bab 2. Ganti rugi, herzienning, sengkon karta
bab 3. Jaksa-hakim, putusan bebas
Bab 4. Ketentuan pelaksanaan KUHAP
Bab 5. Mahkamah Agung-yurisprudensi
Bab 1. Pengnatr
Bab 2. Sejarah pendahuliuan mengenai kriminalogi
Bab 3. Ahli ilmu sosiologi yang menyelenggarakan statistik
Bab 4. Mashab italia atau mashab anthropologi
Bab 5. Mashab perancis atau mashab lingkungan
bab 6. Mashab bio-sosiologi
…
1.UUD RI 1945 Sebagai Konsep Dasar Sistem Pengelolaan Kehidupan Nasional
2.Pembahasan Pasal DEmi Pasal UUD 1945
3.Dasar-Dasar Kepemimpinan Presiden dalam Rangka Sistem Pengelolaan Kehidupan Nasional Menutup UUD 1945 Dan Ketetapan-Ketetapan MPR
4.P…
Bab 1. Pemberantasan kejahatan hukum
Bab 2. Pembaharuan hukum pidana
Bab 3. Sumbangan pikiran dan pendapat panitia ahli dalam bidang hukum pidana, tahun 1981982
Bab 4. Hukum kedokteran aspek hukum pidana/perdata
Bab 5. Undang-undang pemberantasa…
1.UUD Negara RI Tahun 1945
2.Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945
3.Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945
4.Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945
5.Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945
6.UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Satu Nas…
BAB I : Pengertian hukum antar tata hukum
BAB II : Titik-titik pertalian
BAB III : Prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili
BAB IV : Penunjukan kembali (RENVOI)
BAB V : Kwalifikasi
BAB VI : Ketertiban umum
BAB VII : Penyelundupan huk…
Bab 1. Pendahuluan
bab 2. Sejarah singkat hukum pidana di indonesia
Bab 3. Teori-teori hukum pidana
Bab 4. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana
Bab 5. Interprestasi undang-undang pidana
Bab 1.Pendahuluan
Bab 2.Sejarah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara
Bab 3.Obyek dan Alasan Mengajukan GUgatan Kepengadilan Tata Usaha Negara
Bab 4.Pembahasan Pasal Demi Pasar
Bab 5.Perkembangan peradilan Tata Usaha Negara di negara-Negara lain
1.kata Pengantar
2.Kata Sambutan
3.Pengertian Hukum Pidana
4.Perbedaan Antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana
5.KUHP
6.Cara-Cara Perumusan Norma di dalam Undang-Undang
Dst...
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Cara mengajukan gugat
BAB III : Perihal acara istimewa
BAB IV : Perihal pemeriksaan dalam sidang pengadilan
BAB V : Perihal pembuktian
BAB VI : Tindakan sebelum dan selama sidang
BAB VII : Perihal putusan h…
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Badan Usaha
BAB III : Perseroan Terbatas (PT)
BAB IV : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
BAB V : Koperasi
BAB VI : Usaha kecil
BAB VII : Wajib Daftar Perusahaan (WDP)
BAB VIII: Pedagang perantara
BAB IX : Ko…
1. pengantar
2. penegakan hukum inti dan artinya
3. Undang-unmdang
4. Penegak hukum
5. Faktor sarana atau fasilitas
6. Faktor masyarakat
7. Faktor kebudayaan
1.Perbedaan Antara Hukum Publik dan Hukum Sipil
2.Penafsiran Hukum
3.Pengaruh Pengadilan dan ilmu Pengetahuan Hukum
4.Hukum Adat Kebiasaan
5.Badan Hukum
6.Sifat Peraturan Hukum
7.Kewajiban Dalam Hukum
Dll...
Peradilan tata usaha negara adalah suatu badan yang dapat digunakan oleh para warga di dalam mmepertahankan hak-hak perdatanya bila berhadapan dengan kebijakan keliru para pengusaha di dalam upayanya menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah.
1. Undang-undang no 6 tahun 1959 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, pembantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada pemerintah daerah
2. Peraturan pemerintah no 50 tahun 1963 tentang pernyataa…
I.Pendahuluan
II.Latar belakang sejarah
III.Tugas pokok,kedudukan dan fungsi utama gerakan pramuka
IV.Penyelenggaraan pendidikan dalam gerakan pramuka
V.Pembinaan gerakan prmuka dan kaitan pendidikan kepanduandan pembangunan watak/kepribadian ba…
BAB I : Susunan masyarakat
BAB II : Kelarasan,luhak,rantau
BAB III: Adat dan macamnya
BAB IV : Susunan lingkungan sanak
BAB V : Hukum waris
BAB VI : Perkembangan kearah susunan baru
1. Putusan mahkamah agung no 726 k/sip/1976
2. Putusan mahkamah agung no 1650 k/sip/1974
3. Putusan mahkamah agung no 435 k/kr/1979
4. Putusan mahkamah agung no 561 k/ pid/1982
5. Putusan mahkamah agung no 500 k sip/1971
Perbankan, terutama bank umum, merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, serta…
I.The Nominantions
II.Issues In The Campaign
III.The Presidental Election
IV.Public Opinion In 1984
V.The Congressional Election
VI.The Second Reagan Term
VII.The Meaning Of Election
Bab 1. Hukum adat dan masyarakat hukum adat
Bab 2. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat
Bab 3. Hukum adat sebagai segi (aspek) kebudayaan
bab 4. Sejarah perkembangan ilmu hukum adat
Bab 5. Sejarah politik hukum adat
Bab 6. Gunanya memp…
1. Doktrin komunis adalah perebutan kekuasaan
2. Pemberontakan PKI Madiun
3. Orde lama dan orde baru
4. Satu oktober 1965 adalah salah satu tonggak sejarah
5. Tegakan keadilan dan kebenaran
1. Kata pengantar ya g diucapkan oleh prof. Mmoelyatno, S.H. pada waktu akan menyampaikan prasarannya
2. Keterangan tentang bisi persoalan dalam prasaran
3. Prasaran: atas dasar atau asas-asas apakah hendaknya hukum pidana kita dibangun?
4. Rancan…
1. Pendahuluan
2. Persoalan tentang rumus pancasila dasar falsafah negara dan status pembukaan undang-undang dasar 1945
3. Hal pengertian inti isi mutlak daripada pancasila dasar falsafah negara
4. Hal pokook pangkal pelaksanan pancasila dasar fal…
Bab 1. Pendahuluan
Bab 2. Pemidanaan menurut kitab undang-undang hukum pidana
Bab 3. Pemidaan menurut perundang-undangan di luar kuhp
Bab 4. Sejarah pertumbuhan pidana dan perkembangan kepenjaraan
Bab 5. Pemidaan di indonesia di indonesia di masa…